Ketua Program Studi Sarjana Manajemen SBM ITB, Dr. Eng. Nur Budi Mulyono diundang sebagai narasumber dalam seminar “Strategi Rantai Pasok Pangan di Jawa Barat”. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat tersebut, Dr. Nur Budi membahas tentang model pengembangan peternakan ayam di Jawa Barat.
Menurut Nur Budi, ada tiga prinsip dalam mendirikan Supply Chain Center (SCC) untuk perunggasan. Pertama, yaitu berbasis ekosistem. “Kita akan berusaha mendesain ini dengan melibatkan banyak pihak rantai pasok unggas. Prinsipnya leave no one behind,” ujar Nur Budi.
Prinsip kedua, yaitu start small, menekankan agar implementasi SCC dilakukan bertahap dengan mengedepankan kelayakan pengembangan, mulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, SCC juga akan menambahkan channel agar aksesibilitas pasar lebih luas.
Prinsip terakhir yaitu insentif berbasis nilai. Hal ini bertujuan agar setiap pemangku kepentingan bergerak dan berkontribusi dalam sistem yang diimplementasikan. Dengan begitu, insentif yang dikembangkan didasarkan pada nilai sosial dan nilai pasar.
Ketua Harian KPED Jawa Barat, Ipong Witono, juga mengatakan bahwa SCC merupakan salah satu dari transformasi ekonomi di tengah pandemi. SCC akan dikatakan sukses jika memenuhi tiga hal, yaitu memiliki daya ungkit, bersifat lintas sektor, dan harus bisa diduplikasi.
“Setelah peternakan, kita bisa bawa ke perikanan dan marketable. Mampu menarik rekan-rekan sektor keuangan dan memiliki daya dorong, dan yang terakhir adalah keberlanjutan,” kata Ipong.
Ipong menambahkan, ekonomi pedesaan harus menjadi atensi semua pihak. Menurut Ipong, selama ini masyarakat desa dieksploitasi. Pertanian, peternakan, serta pariwisata, terjadi di desa, tapi uang-uang desa tidak kembali ke desa, melainkan ditarik oleh bank-bank besar untuk membangun infrastruktur. Oleh karena itu, kata Ipong, basis ekonomi ketahanan pangan harus berada di desa. Ipong berharap agar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, dapat merumuskan perdagangan antarwilayah.
“Kita sama-sama merumuskan. Pertama, perubahan tata niaga. Kedua, membuat model bisnis yang jauh lebih efisien dan memiliki keadilan. Lalu, kita juga harus memberikan perhatian kepada ekonomi pedesaan,” ujar Ipong.