Pemerintah dalam suatu negara memegang peran kunci dalam penggunaan energi berkelanjutan di tengah tantangan pemanasan global yang terus meningkat. Di tangan pemerintah, kepentingan individu, institusi, publik, dan swasta diurus secara bersama.
Pemerintah harus mengelola urusan bersama itu secara berkelanjutan, di mana kepentingan yang bertentangan atau beragam diakomodasi dan dikerjasamakan. Di antaranya, pemerintah memberdayakan lembaga dan rezim formal untuk menegakkan kepatuhan, serta pengaturan informal yang telah disetujui, atau dianggap oleh orang dan lembaga sebagai kepentingan mereka.
Peran negara dalam penerapan energi berkelanjutan itu disampaikan oleh Ian Rowlands, Direktur Program Environment and Business University of Waterloo dalam kuliah umum bertajuk “Energy, Governance, and Sustainability” di Auditorium SBM ITB – Gedung Freeport (Lantai 6) pada Jumat (17/3).
Menurut Rowlands, Indonesia masih terus megimpor minyak dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan yang menghasilkan emisi. Namun Indonesia sebagai produsen biofuel terbesar di dunia, sudah meningkatkan upaya untuk menggunakan sumber energi terbarukan, dengan mencampur biofuel dalam bahan bakar minyak (B30).
Di Indonesia, kata Rowlands, pembangkit listrik sebagian besar bersumber dari batu bara. Penggunaanya terus meningkat setiap tahunnya. Ini juga sumber emisi. Sedangkan di Kanada, kebanyakan listrik bersumber dari air yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Air Terjun Niagara yang terkenal sebagai tempat pariwisata itu, kini menjadi sumber daya listrik di Kanada,” kata Rowlands yang juga menjadi penasehat Departemen Energi Kanada (Natural Resources of Canada).
Rowlands mengatakan, energi berkelanjutan saat ini sudah jadi isu global. Keberlanjutan berarti memaksimalkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Isu-isu energi terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB telah disebutkan dalam SDG 7 PBB. Tujuan SDG 7 adalah untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Target pertama UN SDG 7 pada aspek sosial adalah memastikan akses universal terhadap layanan yang terjangkau, andal, dan modern dengan akses yang seimbang untuk listrik, bahan bakar bersih, dan teknologi. Target kedua di bidang ekonomi yaitu bertahap meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Dan target ketiga ada di aspek lingkungan, yaitu melipatgandakan laju peningkatan efisiensi energi secara global untuk.
Energi berkelanjutan menurut Rowlands berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola ini terbagi dalam level global, Uni Eropa, level nasional, level negara bagian, dan level lokal. Dan tata kelola energi berpatokan pada prinsip tata kelola yang baik (Good Governance).
Tata kelola energi yang baik berarti memanfaatkan ketersediaan sumber daya, penelitian dan pengembangan yang dapat membangkitkan pembelajaran nasional, dan mengkoordinasikan pengembangan pasar yang dapat mengarah pada kesepakatan ekonomi untuk meningkatkan perkembangan pasar ekonomi. Kerjasama internasional dapat membantu memberikan wawasan tentang penyelesaian berbagai isu yang terjadi.
“Diskusi dengan lintas negara dapat memicu ide-ide inovatif yang membantu membentuk kebijakan di tingkat lokal menjadi lebih baik,” ujar Rowlands.
