ITB dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), bersama Kementerian Keuangan, resmi memulai kerjasama Peningkatan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Penandatangan kerjasama ini dilakukan di auditorium SBM ITB, Bandung, pada Jumat (1/11).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A, dalam sambutannya menyatakan perjanjian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Adapun sebagai institusi pendidikan, ITB akan berperan dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk membangun SDM dan pembangunan pusat perekonomian baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Empat fakultas dan sekolah di ITB terlibat dalam kerjasama ini. Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) berperan dalam memberikan konsultasi manajemen, penelitian ekonomi, dan kebijakan fiskal. Sedangkan Fakultas Teknologi Industri, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), dan Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) berperan untuk membagi hasil kajian, inovasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
“PT SMI akan bekerjasama dengan ITB dan Kementerian Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal,” kata Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa, yang turut hadir dalam penandatangan.
Menurut Dekan SBM ITB Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME, penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Preheating Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal pada 4 September 2024. Seminar tersebut mengusung tema “Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah Mendukung SDGs 2030 Menuju Indonesia Emas 2045”.
Baik Kementerian Keuangan dan ITB berharap, kerjasama ini dapat meningkatkan dampak kebijakan desentralisasi fiskal, meningkatkan penerapan skema pembiayaan kreatif infrastruktur daerah, memfasilitasi peningkatan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan akademisi perguruan tinggi setempat dan lembaga pembiayaan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur daerah, serta merumuskan ekosistem berkelanjutan untuk pembiayaan proyek infrastruktur daerah. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi pemicu untuk terjadinya kerjasama-kerjasama lainnya.
