Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska, menjelaskan sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, Bulog memegang peran kunci dalam memastikan pangan tetap terjangkau dan tersedia bagi masyarakat Indonesia. Bulog menjalankan peran tersebut dengan mengadopsi pendekatan ESG lewat tiga aspek utama yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, Bulog berupaya meminimalisir limbah dengan konsep zero waste. Limbah dari fasilitas penggilingan beras dan pengeringan jagung, seperti sekam padi, diolah menjadi pakan ternak atau pupuk untuk mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Inisiatif ini selaras dengan upaya Bulog dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Bulog bukan hanya sekedar perusahaan, tetapi adalah lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan strategi keberlanjutan yang kuat, kami berharap dapat berkontribusi signifikan bagi ketahanan pangan Indonesia,” kata Sonya saat mengisi kuliah tamu bertajuk “Corporate Global Action of Sustainability: Best Practice Sustainability in Large Companies” di SBM ITB pada Sabtu (2/11).
Kuliah tamu ini merupakan bagian dari mata kuliah Business Ethics, Law, and Sustainability. Dalam kuliah tamu tersebut, Sonya mengupas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui strategi keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Sementara dalam tanggung jawab sosialnya, menurut Sonya, Bulog berkomitmen kuat untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok, termasuk beras, jagung, dan kedelai. Selain itu, Bulog secara aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan yang tepat sasaran.
Salah satu contohnya adalah Industry Ecosocio-System Program di Sragen, Jawa Tengah, yang secara efektif melibatkan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan yang berharga dalam budidaya jamur tiram dengan menggunakan abu sekam padi. Inisiatif ini secara langsung memberikan dampak ekonomi bagi para peserta, yang menunjukkan dedikasi Bulog terhadap pengembangan masyarakat.
Adapun dalam hal tata kelola, kata Sonya, Bulog juga mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang berfokus pada manajemen risiko, audit berbasis risiko, dan kebijakan antisuap. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bulog secara teratur melaporkan kinerja operasional dan keuangannya. Selain itu, Bulog juga mematuhi standar ISO, termasuk ISO 31000 untuk manajemen risiko dan ISO 37001 untuk sistem manajemen antisuap.
Sonya menyinggung beberapa tantangan yang dihadapi BUMN dalam pelaporan ESG, seperti ketersediaan data, kurangnya standar yang seragam, dan tantangan kepatuhan. Untuk mengatasi hal ini, Bulog terus berupaya meningkatkan standar pelaporan ESG dan menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Mulai tahun 2024, pelaporan ESG di BUMN akan menjadi laporan wajib kepada Kementerian BUMN, dan hal ini memerlukan komitmen serta proses yang matang untuk membangun budaya ESG.
Sementara itu, salah satu strategi utama Bulog untuk menjaga stabilitas harga adalah intervensi pasar. Sonya menjelaskan, ketika harga di tingkat petani turun secara signifikan selama musim panen raya, Bulog bertindak sebagai pembeli terakhir dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Di sisi lain, ketika harga pangan meningkat tajam di pasar, Bulog melakukan operasi pasar untuk memastikan harga tetap terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya membantu mempertahankan pendapatan petani, tetapi juga meningkatkan daya beli konsumen.
Bulog juga memainkan peran penting dalam pengelolaan cadangan pangan nasional yang mencapai lebih dari satu juta ton setiap tahunnya. Dalam situasi darurat atau bencana, Bulog bertugas mendistribusikan bantuan pangan, serta menjaga pasokan agar tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Bulog berkolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian-kementerian terkait, importir, dan petani lokal. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, Bulog menerima dana dan rekomendasi teknis untuk memenuhi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO), termasuk melakukan impor jika diperlukan. Selain itu, Bulog juga mendukung petani lokal melalui program Mitra Tani, yang memberikan mereka akses terhadap input pertanian dan pembiayaan.