Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap bencana menurut The World Risk Index 2023. Faktor geologi dan letak geografis yang rawan bencana tersebut membuat Indonesia krusial punya kesiapsiagaan, terutama di sektor pendidikan.
Head of Laboratory of Social System Simulation dari Shibaura Institute of Technology, Jepang, Prof. Manabu Ichikawa, mengajak masyarakat Indonesia terutama tenaga pendidik melihat pengalaman Jepang dalam memitigasi bencana. Pemerintah Jepang menanamkan kesiapsiagaan sejak usia dini melalui tiga pilar utama yaitu self-help (kesiapan individu), mutual aid (bantuan antar masyarakat), dan public assistance (dukungan dari pemerintah).
Demikian disampaikan Manabu saat mengisi simposium kesiapsiagaan bencana di Bandung (24/2). Acara ini merupakan kolaborasi antara Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan Shibaura Institute of Technology, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, dan siagabencana.com, yang khusus menyasar kesiapsiagaan bencana bagi mengadakan simposium untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi tenaga pendidik di tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung.
Menurut Manabu, siswa sekolah dasar di Jepang secara rutin mengikuti simulasi bencana, mendapatkan pelatihan pertolongan pertama, serta diajarkan solidaritas dengan cara siswa yang lebih tua bertanggung jawab melindungi yang lebih muda. Prof. Manabu juga menyoroti pentingnya fasilitas dasar dalam situasi darurat, seperti penyediaan toilet darurat, yang sering kali belum menjadi perhatian utama di Indonesia.
Selain itu, Jepang juga mengembangkan sistem database bencana yang terintegrasi, salah satunya Shared Information Platform for Disaster Management (SIP4D). Platform ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara kementerian, lembaga pemerintah, dan organisasi terkait selama keadaan darurat, sehingga respons dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat Edy Haryadi, Jawa Barat termasuk rentan terhadap berbagai bencana alam karena faktor kondisi geografis dan geologinya. Mulai dari letusan gunung berapi, gempa bumi darat dan laut, banjir, longsor, kebakaran lahan, serta angin puting beliung.
BPBD Jabar, menurut Edy, telah menerapkan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta menciptakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini bertujuan melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitar dari risiko bencana melalui standarisasi sarana dan prasarana, dengan dasar hukum Permendikbud No. 33 Tahun 2019.
Namun demikian, Saena Sabrina, pendiri siagabencana.com, menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Rendahnya literasi kebencanaan, minimnya edukasi formal mengenai mitigasi bencana, kurangnya pelatihan dan simulasi, serta faktor budaya yang menganggap bencana sebagai takdir yang tidak dapat dihindari menjadi tantangan utama.
Menurut Saena, kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kepanikan, serta meminimalkan dampak ekonomi akibat bencana.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan, Staf Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Tasril Mulyadi mengatakan lembaga tersebut telah memperkenalkan program “School Watching”. Program ini merupakan metode partisipatif yang melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas di lingkungan sekolah melalui observasi langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga sekolah terhadap potensi risiko bencana serta mendorong tindakan mitigasi yang tepat.
School Watching telah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia untuk menilai tingkat risiko bencana dan mengembangkan rencana penanggulangan yang komprehensif. Metode ini memungkinkan guru dan siswa untuk melakukan pemetaan risiko secara langsung di lingkungan sekolah dengan mengamati kondisi bangunan, akses evakuasi, serta potensi bahaya di sekitar area pendidikan. Dengan adanya program ini, sekolah dapat lebih siap menghadapi situasi darurat dan meminimalkan dampak bencana terhadap proses belajar mengajar.
